Berapa Gaji Aparat Desa Ciangsana?

Undang-undang Desa telah menetapkan adanya penghasilan tetap tiap bulannya bagi kepala desa dan perangkat desa yang dimbil dari APBN yang disalurkan ke daerah. Besarnya gaji tersebut berbeda-beda tiap daerah bergantung dari peraturan kepala daerah di mana perangkat desa itu berada. Namun, batas minimal yang ditetapkan UU untuk gaji seorang kepala desa adalah Rp 1,5 juta.

Adapun komposisi persentase pembagian gaji untuk perangkat desa adalah Sekretaris Desa (non PNS) minimal 70% dari Kades (dihitung masa kerja), kemudian Kepala Urusan (Kaur) adalah 50% persen dari Kades. Sementara perangkat desa non pejabat tidak digaji namun diberikan honor per bulan sesuai kemampuan keuangan desa yang ada.

Selain penghasilan tetap dari APBD, kepala desa juga mendapatkan hak tunjangan tambahan penghasilan aparatur desa, tanah bengkok, honor kegiatan, dan insentif pendapatan pajak. Untuk Kepala Desa Ciangsana, tambahan penghasilan hanya berasal dari tunjangan dan insentif pendapatan pajak, karena tanah bengkok sudah tidak ada dan honor kegiatan juga sangat terbatas. Penghasilan perangkat desa itu sendiri masih harus dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Di era keterbukaan infornasi ini, semua orang berhak mengetahui berapa besar sih gaji para aparat desa di Indonesia. Karena bagaimanapun mereka digaji dari APBN dan pajak desa yang notabene adalah uang rakyat.

Sebagai seorang Kepala Desa Ciangsana, H.Kacan bin H.Naman digaji oleh pemerintah per bulannya sebesar 4,5 juta (tahun 2016). Besaran gaji ini bukan ditetapkan oleh desa, tapi oleh Kabupaten berdasarkan potensi dan konstribusi desa tersebut dalam pembangunan.  Meskipun sudah tidak mendapat jatah tanah bengkok, tapi Kepala Desa Ciangsana masih berhak mendapat tunjangan-tunjangan lain sesuai ketetapan konstitusi, yang kalau ditotal semuanya (plus gaji) tidak sampai 10 juta per bulan.

Menjadi kepala desa bukanlah hal yang enak seperti bayangan sebagian besar orang. Apalagi tanggung jawabnya sangat besar, terutama berkaitan dengan pengelolaan dana maupun pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.  “Sekarang salah kelola dana sedikit saja penjara sudah menanti,” demikian yang selalu disampaikan oleh H.Kacan bin H.Naman dalam setiap kesempatan di depan warganya. Sudah banyak perangkat desa yang terpaksa berurusan dengan hukum, karena ketidakmampuannya menahan godaan jabatan yang dimilikinya. Apalagi ditambah dengan adanya dana desa yang rawan untuk diselewengkan.

“Kalau bagi saya, asalkan dalam penggunaannya selalu berkoordinasi dengan perangkat hukum seperti Babinkamtibnas dan BPD, kita tidak perlu khawatir terjadi penyelewengan. Apalagi dengan adanya situs desaciangsana.id, masyarakat akan bisa mendapatkan informasi program apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Desa Ciangsana,” tambah H.Kacan dengan penuh percaya diri.

Saat ini komposisi gaji aparatur desa di Ciangsana telah mengikuti aturan gaji dari pemerintah pusat. Untuk jabatan Sekdes misalnya, ia tidak mendapatkan gaji dari APBD sebesar 70% dari kepala desa dikarenakan status PNS melekat padanya. Sesuai ketetapan UU, Sekdes yang berstatus PNS mendapat transfer gaji langsung dari negara sebagaimana layaknya PNS pada umumnya dan tidak menerima gaji dari pemerintah desa. Namun, ia tetap berhak untuk menerima tunjangan lain dari desa di luar gaji, semisal tunjangan hari raya (THR), honor kegiatan, dan tunjangan sebagai aparatur desa.

Sementara untuk pejabat lingkungan desa seperti Kadus/RW/RT, Pemerintah Desa Ciangsana telah mampu memberikan honor untuk mereka sebesar Rp 120.000/bulan (kepala dusun/RW) dan ketua RT sebesar Rp 100.000/bulan. Honor ini bersifat fluktuatif karena besarnya sangat bergantung dari pendapatan desa tiap bulannya.

Demikian sekilas gambaran gaji dari perangkat desa yang ada di Ciangsana. Mari kita kawal kinerja mereka dan kita sukseskan semua program pembangunan yang sedang berjalan karena kemajuan desa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya perangkat desa.

Comments

comments