Bedanya Desa dengan Kelurahan

Suatu hari Ibu Budi ingin pergi ke balai desa Ciangsana untuk mengurus e-KTP. Lalu tetangganya menyapa, “Mau kemana Bu Budi?” Lalu Ibu Budi menjawab, “Mau ke kelurahan, Teh“.

Sekilas percakapan di atas tak ada yang salah. Hal ini bisa dimaklumi karena banyak masyarakat kita yang belum bisa membedakan antara desa dan kelurahan. Padahal definisi keduanya secara Undang-Undang berbeda lho. Lagipula, membiasakan kekeliruan juga bukanlah hal yang baik. Karena itu, mari kita kupas secara singkat perbedaan mendasar antara Desa dan Kelurahan. Siapa tahu jika Anda bercita-cita ingin menjadi Kepala desa atau Lurah tidak salah tempat untuk mencalonkan diri.

Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang berisi unit-unit perumahan kecil yang membentuk suatu kampung atau dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan pengertian kelurahan dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang tersusun atas beberapa rukun warga (RW) dan dipimpin oleh seorang lurah.

Setidaknya ada 6 perbedaan pokok antara desa dan kelurahan.

1. Sebutan Pemimpin

Seperti telah disinggung di atas bahwa perbedaan mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya. Desa dipimpin oleh kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Meski memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap mempunyai beberapa kesamaan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Status Kepegawaian

Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari status kepegawaian perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah berstatus pegawai negeri (kecuali sekertaris desa), mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah bersama stafnya umumnya adalah PNS yang digaji oleh APBD kabupaten/kota.

3. Pengangkatan Pemimpin

Proses pengangkatan pemimpin juga menjadi salah satu perbedaan desa dan kelurahan yang cukup mendasar. Di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis (Pilkada). Sedangkan di kelurahan, pemimpinnya ditunjuk langsung oleh walikota atau bupati.

4. Masa Jabatan Pemimpin

Karena ditunjuk oleh masyarakat, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sedangkan lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati atau walikotanya. Terbatasnya masa kepemimpinan lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 tahun.

5. Sumber Dana Pembangunan

Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat ditilik dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan. Desa, saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana desa. Sedangkan kelurahan memperoleh dana pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota masing-masing.

6. Badan Perwakilan

Desa dan kelurahan juga menerapkan sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi, sebutan untuk badan perwakilan masing-masing ternyata berbeda. Badan perwakilan di desa dinamai BPD (Badan Perwakilan Desa) sedangkan badan perwakilan di kelurahan dinamai DK (Dewan Kelurahan). Baik BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili dusun atau RW.

Demikianlah beberapa perbedaan desa dan kelurahan ditinjau dari aspek-aspek dasar pembentukannya. Sebenarnya masih ada perbedaan lain di luar aspek yuridis yang sering disebutkan masyarakat. Misalnya, aspek sosiologis di mana desa identik dengan sifat gotong royong, sementara kelurahan tidak memiliki ikatan batin yang kuat karena pemimpinnya ditunjuk dari atas.

Ada juga aspek mata pencaharian, di mana masyarakat desa umumnya mengandalkan sektor agraris seperti pertanian dan peternakan, sedangkan masyarakat kelurahan umumnya mengandalkan sektor non-agraris, seperti menjadi buruh, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain sebagainya.

Namun, dua poin terakhir sepertinya tidak lagi berlaku di jaman sekarang, terutama di desa-desa di pinggir kota. Banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di desa-desa dekat kota, membuat karakteristik gotong royong pada desa tersebut menjadi luntur karena banyaknya pendatang yang tidak saling kenal dan menjaga jarak dengan warga asli. Juga minimnya lahan pertanian akibat pembangunan pabrik dan perumahan membuat masyarakat desa tertentu kini tidak lagi hidup dari sektor agraris, tapi berubah menjadi pedagang atau buruh. Nah, apakah menurut Anda semua kriteria ini ada di Desa Ciangsana?

(Visited 12 times, 1 visits today)

Tanggapan

Komentar