Kenali BUMDes dan Jenis Usahanya

Di akhir tahun 2017, Pemerintah Desa Ciangsana resmi melantik kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Warga Sejahtera melalui Musyarawah Desa tahunan. Banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya apa sih BUMDes itu? Apa untungnya bagi masyarakat desa? Atau, BUMDes didirikan hanya untuk menambah kas desa semata? Artikel di bawah ini akan mencoba memberikan gambaran secara umum tentang BUMDes. Semoga bisa menambah wawasan bagi masyarakat yang belum mengetahuinya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan jenis usaha yang dikelola dan diprioritaskan untuk perkembangan desa. Anggaran dana untuk usaha ini dikucurkan langsung oleh pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.

BUMDes merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengupayakan pemerataan sehingga tidak ada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan membangun ekonomi pedesaan yang maju, diharapkan masyarakatnya akan juga memiliki kemandirian dalam hal memajukan desanya, tidak melulu bergantung pada program pemerintah pusat.

Pada akhirnya, BUMDes diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa melalui ekonomi kreatif desa sehingga bisa mengurangi populasi masyarakat di pedesaan yang merantau ke kota hanya untuk mencari pekerjaan.

Dalam Policy Paper “Membangun Badan Usaha Milik Desa Yang Mandiri, Kokoh Dan Berkelanjutan” yang diterbitkan melalui kerjasama FPPD dengan ACCES pada bulan Januari 2014,  disebutkan 6 klasifikasi jenis usaha  yang bisa dipilih oleh BUMDes untuk memberdayakan ekonomi desa.

Serving. BUMDes menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat dengan lebih mengedepankan aspek sosial daripada bisnis. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan keuntungan sosial (social benefits) kepada warga, meskipun tidak memperoleh keuntungan ekonomis yang besar. Contoh jenis usaha serving yaitu usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih atau air minum (suling), usaha listrik mandiri non-PLN, pengelolaan sampah, lumbung pangan, dll. Cocok dijalankan di wilayah desa-desa tertinggal, atau warga desa yang kesulitan dalam mendapatkan layanan publik yang paling mendasar.

Renting: BUMDes menjalankan bisnis “penyewaan” untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh jenis usaha renting  yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering: BUMDes menjadi lembaga “perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh jenis usaha brokering yaitu: jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, jasa pembayaran listrik, PAM, jasa kirim/terima uang untuk TKW, dll. Pada tahap yang lebih maju, BUMDes juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Biasanya jenis layanan ini cocok untuk desa-desa yang memiliki akses jalan provinsi/kabupaten yang tingkat keramaiannya tinggi.

Trading. BUMDes menjalankan bisnis yang “berproduksi” dan/atau “berdagang” barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha trading antara lain: pabrik es, pabrik genteng, pabrik jamu, pengelolaan hasil pertanian, kerajinan, dll. Jenis usaha ini cocok dijalankan di desa yang mayoritas penduduknya mengerjakan produk tertentu yang seragam, misalnya kerajinan batik, tanah liat, atau memiliki produk pertanian unggulan semacam buah, ikan, dan sejenisnya.

Banking: BUMDes menjalankan ”jasa keuangan” yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha Banking yaitu : Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir, dsb. Sangat cocok dijalankan di desa yang masyarakatnya banyak yang berdagang, di mana masalah permodalan menjadi hal yang sangat penting.

Holding. BUMDes sebagai “usaha bersama” atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, di mana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Contoh jenis usaha Holding yaitu: 1) Penyediaan kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil; 2) ”Desa wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dan sebagainya.

Pada saat diskusi penyusunan Policy Paper muncul adanya satu klasifikasi jenis usaha lain yang sebenarnya dapat diselenggarakan oleh BUMDes yakni ContractingYaitu usaha kemitraan yang dilakukan oleh Unit Usaha dalam BUMDes dengan Pemerintah Desa atau pihak lain. Misalnya Unit Usaha ”Pemborong/ Pengembang” untuk mengerjakan ”proyek” pembangunan fisik desa, seperti: pembuatan talut, pengerasan jalan, rumah sederhana dan pembangunan sarana prasarana (sapras) lain yang ber-skala desa.

Pembangunan sapras tersebut berkualifikasi tidak memerlukan kompetensi teknis yang rumit alias dapat dikerjakan oleh warga desa yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Contoh unit usaha lain dari jenis usaha ini yakni dibentuknya Unit Usaha Cleaning Service untuk membersihkan gedung perkantoran atau perusahaan yang beroperasi di desa tersebut, atau dibentuknya Unit Usaha Catering untuk memenuhi kebutuhan ”makan siang/ konsumsi rapat”. Jenis usaha ini sangat selaras dengan asas Rekognisi dan Subsidiaritas yang diamanahkan dalam UU 6/2014 tentang desa.

Melalui berbagai unit usaha ini, berbagai kebutuhan dasar warga desa diharapkan dapat diwadahi dan dipenuhi. Selanjutnya pemilihan jenis/unit usaha diserahkan kepada Pengurus BUMDes untuk menginventarisasi aneka kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan seyogyanya dimusyawarahkan dalam forum Musdes (kekuasaan tertinggi pada BUMDes) karena setiap unit usaha yang dibentuk mengandung resiko. Untuk itu disarankan dilakukan studi kelayakan dan bisnis plan terlebih dahulu sebelum unit usaha tersebut operasional. Selamat Datang BUMDes Ciangsana…

(Visited 30 times, 1 visits today)

Tanggapan

Komentar