Ada Program Padat Karya Tunai di Desa

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan touring ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat menggunakan sepeda motor kustom miliknya. Di sela perjalanannya, Jokowi menyempatkan diri mampir ke dua desa di Sukabumi meninjau pelaksanaan program padat karya tunai yang telah bergulir sejak Januari 2018 lalu.

Program Padat Karya Tunai merupakan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di desa. Dari dana desa sebesar Rp. 60 triliun tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 18 triliun utuk menjalankan program ini. Program ini menggunakan sistem tunai (cash for work). Artinya, orang-orang yang bekerja di program ini mendapatkan upah harian atau paling lama mingguan. Dengan cara ini perputaran uang di desa bisa meningkat.

Sebagai perintis proyek telah dipilih sebanyak 1000 desa dari 100 kabupaten di Indonesia untuk menguji program ini. Pelaksanaannya akan terus dievalusi per tiga bulan. Sayangnya, Desa Ciangsana, tidak termasuk dalam daftar 1000 desa tersebut. Desa yang menjadi sasaran utama proyek ini adalah desa tertinggal, desa rawan gizi, dan desa miskin yang menjadi kantong TKI.

Ada 11 prinsip kerja yang harus dipatuhi bagi desa yang hendak menjalankan program padat karya tunai.

1. Inklusif bukan Eksklusif

Perencanaan dan pelaksanaan program ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kapasitas tenaga kerja yang dimiliki desa. Jangan sampai desa memutuskan mengerjakan proyek yang warganya sendiri tidak sanggup melakukannya.

2. Gotong Royong dan Partisipatif

Harus melibatkan masyarakat terutama yang warga yang sedang membutuhkan pekerjaan karena program ini harus berjalan dengan prinsip “dari, oleh dan untuk masyarakat’. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator  yang mendampingi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.

3. Efektif

Jenis program dan pelaksanaannya haruslah memiliki dampak yang jelas terhadap produktivitas ekonomi masyarakat desa.

4. Transparan dan Akuntabel

Seluruh proses pengerjaan Program Padat Karya dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel alias bisa diukur dengan jelas baik secara teknis, moral maupun administratif.

5. Membuka Swadaya

Kegiatan ini juga harus mendorong sumbangan dana, tenaga, material dan penggunaan aset bergerak maupun tidak bergerak warga desa yang berkecukupan secara ekonomi.

6. Harus memiliki prioritas yang Jelas

Kegiatan ini harus mendahulukan kepentingan besar masyarakat terutamanya terciptanya lapangan kera, mengentaskan warga miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar-warga.

7. Swakelola

Pemerintah sejak awal sangat menekankan pentingnya pelaksanaan program padat karya dengan kemampuan SDM yang dimiliki desa. Jadi, program ini harus sebisa mungkin dilaksanakan oleh warga desa itu sendiri dan bukan dengan menggunakan jasa kontraktor luar desa karena hal itu bakal bertentangan dengan prinsip membuka lapangan kerja bagi warganya.

8. Berbasis Musyawarah

Program-program yang dilaksanakan dalam padat karya harus lebih dahulu dimusyawarahkan secara terbuka dengan seluruh warga desa sehingga semua warga merasa terwakili aspirasinya tanpa perbedaan. Hal ini penting untuk menjaga situasi sosial desa jangan sampai program yang dilakukan adalah program yang tidak melalui musyawarah lebih dahulu.

9. Keberlanjutan

Jangan sampai apa yang dilakukan dalam program ini ternyata berhenti ketika padat karya berakhir. Maka harus ada rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian program itu sehingga menciptakan berbagai pengembangan di masa yang akan datang.

10. Pentingnya Kewenangan Lokal

Pembiayaan program ini bersumber dari APBDesa dan menjadi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

11. Soal Upah Tenaga Kerja

Penetapan angka upah dengan cara menetapkan batas bawah dan batas atas harus ditentukan dari hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu peraturan bupati.

Lalu proyek seperti apa saja yang bisa digolongkan ke dalam program padat karya tunai tersebut?

Pada intinya, semua proyek yang bisa meningkatkan tumbuhnya ekonomi desa dan pelaksanaanya menyerap banyak tenaga kerja adalah termasuk kedalam program padat karya tunai yang berhak mendapatkan pembiayaan dari negara. Hanya saja, karena keterbatasan keuangan negara, maka pembiayaan dilakukan secara bertahap dan pelaksanaannya bergiliran pada desa-desa yang dianggap sudah siap dan membutuhkan.

Beberapa contoh proyek padat karya tunai yang sudah berlangsung di desa-desa perintis proyek ini antara lain pembuatan saluran irigasi dan tanggul di desa-desa lumbung padi, pembuatan pondok-pondok wisata pada desa wisata, atau pengerjaan proyek-proyek kementerian PUPR bagi desa-desa yang masuk dalam masterplan pembangunan infrastruktur nasional, seperti pembuatan jalan tol, rel kereta ganda, dan jalan-jalan nasional.

Dengan adanya program ini, ke depannya diharapkan perputaran uang tidak lagi hanya menumpuk di kota tetapi merata ke pelosok-pelosok di desa. Semoga Desa Ciangsana bisa segera menyusul melaksanakan proyek ini di gelombang selanjutnya.

 

(Visited 19 times, 1 visits today)

Tanggapan

Komentar